BNPB Ajak Pemerintah Hilangkan Asap di Riau

GERCIN.id – Pekanbaru. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo menyoroti peran pejabat daerah di Riau dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, pejabat harus mau turun ke lapangan.

“Harus ada kemauan keras dari pejabat daerah untuk turun ke masyarakat. Kalau perlu tidur di lapangan,” kata Doni Monardo pada rapat evaluasi penanganan Karhutla Riau, di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Jumat,2 Agustus 2019.

Hadir pada rapat tersebut Gubernur Riau Syamsuar, Kepala Pelaksana BPBD Riau Edwar Sanger dan unsur dari TNI-Polri yang tergabung di dalam Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Riau.

Doni menegaskan karhutla yang bertahun-tahun terjadi di Riau bukan hanya urusan pemerintah pusat. Ia mengatakan BNPB sudah mengerahkan 18 pesawat untuk membantu penanganan karhutla di provinsi-provinsi rawan.

Ia meminta kepala daerah harus rajin turun ke desa rawan karhutla untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Sehingga masyarakat meninggalkan kebiasaan membuka lahan dengan membakar.

Dia menerangkan pencegahan karhutla menjadi keniscayaan, bila tidak ada kemauan kepala daerah untuk mengajak masyarakat meninggalkan kebiasaan membakar lahan.

Ia berharap bencana kabut asap akibat karhutla pada 2015 tidak terulang lagi. Karena menimbulkan kerugian tidak sedikit, dan asap sampai terkirim ke negara tetangga.

“Kalau (gambut) sudah terbakar pemadaman sangat sulit. Bukan karena kita tidak mampu, tapi sangat sulit untuk memadamkannya,” ujarnya.

Ia mengatakan BNPB siap memberikan dukungan apabila satgas karhutla Riau perlu tambahan personel. Dengan catatan penanganan di tingkat daerah harus dilaksanakan secara lebih serius.

“Belum perlu kita turunkan pasukan, kita lihat perkembangan. Harusnya tanpa campur tangan pemerintah pusat, urusan kebakaran hutan dan lahan gambut bisa diatasi. Pasukan masih mengandalkan TNI organik lokal,” ujarnya.

Gubernur Riau, Syamsuar, mengatakan berdasarkan data dari satgas karhutla Riau luas kebakaran mencapai 4.300 hektare dengan 250 titik panas sejak Januari 2019. Pemprov Riau sudah menetapkan berstatus siaga darurat Karhutla sejak 19 Februari hingga 31 Oktober 2019.

Syamsuar mengatakan kebakaran kini banyak terjadi di Pelalawan, Indragiri Hilir (Inhil) dan Indragiri Hulu (Inhu). “Kita konsen pemadaman ke Pelalawan, Inhil dan Inhu yang terdapat perkembangan titik api baru,” katanya.

Akibat kabut asap, lanjutnya, jumlah penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) sejak Januari mencapai sekitar 7.269 orang. Ia mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi dampak asap dengan membagikan 16 ribu lembar masker medis kepada masyarakat di Pekanbaru dan sekitarnya.

“Paling banyak di Pelalawan mencapai 14.400 masker,” kata Syamsuar, yang juga menjabat Komandan Satgas Karhutla Riau. Ia menilai ada pergeseran pola lokasi karhutla di Riau tahun ini dibandingkan sebelumnya, yang biasanya banyak terjadi di daerah pesisir. Kebakaran besar kali ini terjadi di Kabupaten Pelalawan, yang dinilainya agak kurang wajar.

“Ini mungkin ada oknum yang arahnya ke sana (membakar) seperti di daerah Pangkalan Kuras dan Langgam. Ini harus dicermati ada tren yang berbeda, perlu dicari bersama agar akar masalahnya bisa dicari bersama dan kalau bisa temukan pelaku pembakar lahannya,” kata Syamsuar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

free hit counter